Saturday, September 04, 2010
   
Text Size
English Hindi Indonesian

Hubungan Bilateral Indonesia - India

Kunjungan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid ke India pada tanggal 8-9 Pebruari 2000 merupakan tonggak bersejarah dalam usaha memperteguh kerjasama politik, ekonomi, dan kebudayaan kedua    negara. Presiden Abdurrahman Wahid menilai bahwa hubungan RI – India amat penting dan menduduki tempat tersendiri, mengingat banyak terdapat persamaan yang dimiliki kedua negara, baik dalam bidang kebudayaan, ekonomi, maupun politik. Hasil yang dicapai selama kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ialah penandatanganan kesepakatan bersama diberbagai bidang yaitu :

  1. MoU kerjasama di bidang pariwisata antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik India.
  2. MoU antara KADIN dan MMTC (Metal and Mineral Trading   Corporation) berbentuk imbal dagang yang meliputi kelapa sawit (crude palm oil), petrochemical products, natural gas products, kayu, semen, clinker dan bahan bangunan lainnya, fertiliser serta batu bara.
  3. MoU kerjasama pembangunan jalan kereta api di Sumatera Selatan antara Mitra Jaya dan IRCON (Indian Railway Construction Company)

 Kunjungan PM India Atal Bihari Vajpayee ke Indonesia yang berlangsung pada tanggal 10-14 Januari 2001 merupakan bukti semakin kuatnya keinginan kedua negara untuk memperteguh dan mempererat kerjasama di segala bidang, khususnya ekonomi.

Kunjungan yang disertai delegasi bisnis yang diorganisir FCCI telah menghasilkan berbagai kerjasama konkrit perdagangan, investasi, pariwisata, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam kunjungan ini telah ditandatangani MoU : (1) Pembentukan Komisi Bersama; (2) Kerjasama dalam Aktivitas-aktivitas Pertahanan; (3) Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4) Kerjasama Pertanian, serta (5) Program Pertukaran Kebudayaan.

 Pada tanggal 6 Pebruari 2002, Delegasi Parlemen India yang dipimpin oleh H.E. Mr. Mohammad Anwarul Haque, mengadakan kunjungan kehormatan kepada Ketua MPR RI, Bapak Amien Rais dan dilanjutkan dengan pertemuan bersama Ketua DPR RI, Bapak Akbar Tandjung serta Ketua/Anggota Komisi I DPR dalam rangka membahas upaya peningkatan hubungan bilateral kedua negara serta menjelaskan posisi Pemerintah India dalam menghadapi ancaman teroris serta posisi negaranya terhadap persengketaan dengan Pakistan. Sementara itu atas undangan Parlemen India, delegasi DPR RI telah melakukan kunjunga ke India untuk menghadiri Golden Jubilee Parlemen India tanggal 21 – 26 Januari 2003.

 Presiden RI Megawati Soekarno Putri melakukan kunjungan kenegaraan ke India tanggal 1-5 April 2002 dalam rangka memenuhi undangan PM India Atal Bihari Vajpayee. Kunjungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kerjasama politik, ekonomi, khususnya perdagangan, investasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi kedua negara. Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kedekatan hubungan bilateral di berbagai bidang, politik, ekonomi dan perdagangan serta bidang-bidang lain yang menjadi kepentingan kedua negara. Selain itu telah ditandatangani pula 3 MoU antara pemerintah Indonesia dan India yaitu : (1) MoU Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas; (2) MoU Peningkatan Kerjasama antara LAPAN dan Indian Space Research Organization (ISRO); dan (3) MoU Pendirian “Vocational Training Centre” mengenai konstruksi di Jakarta oleh India di bawah kerangka India’s ITEC Programme, serta 9 MoU antara pihak swasta Indonesia dan India yaitu :

  1. MoU mengenai Pembangunan Jalan KA dan Pelabuhan Terminal di Sumatera Selatan (Sumsel) senilai US$ 260 juta yang akan dibayar dengan komoditi Indonesia seperti batubara, kayu dan minyak mentah antara Departemen Perhubungan, Pemda Sumsel dan PT Bukit Asam dengan Metal and Minerals Trading Corporation (MMTC)I Indian Railway Construction Co. (IRCON);
  2. MoU mengenai Pengembangan Industri Kelapa Sawit di Indonesia antara Gabungan Asosiasi Produsen Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan MMTA;
  3. MoU mengenai kerjasama Sektor Farmasi antara  Indofarma dan Lupin Ltd.
  4. MoU mengenai kerjasama bidang Teknologi Komunikasi Informasi PT. Ekakarya Teknik Cikara (ETC) dan Midas Communication Technologies Pvt. Ltd.;
  5. MoU mengenai proyek-proyek perangkat lunak (software) dalam teknologi informasi antara Kopitime. Com.Tbk dan Elmaq Software Private Ltd.;
  6. MoU dalam pengembangan Program Sumber Daya Manusia Sektor Perhotelan dan Restoran antara Indonesia Hotel and Restouran Association (IHRA) dan Federation of Hotel and Restourant Association of  India (FHRAI).
  7. Mau dalam program R&D Pengembangan Kayu Jati antara PT. Kaltimex Jaya dan National Research Development Cooperation (NRDC);
  8. MoU peningkatan  Kerjasama bidang Ekonomi antara KADIN dan Confederation of Indian Industry (CII);
  9. MoU Peningkatan Berbagai Usaha Ekonomi dan Perdagangan antara KADIN dan Federasi Kamar Dagang dan Industri India (FICCI).

Dalam rangka menghadiri KTT Asia Afrika Kedua dan Peringatan 50 tahun KAA, PM India Manmohan Singh berkunjung ke Indonesia dan mengadakan pembicaraan dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 April 2005. Dalam pertemuan tersebut Presiden RI mengharapkan  agar kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, energi, kebudayaan teknologi dan pertahanan dapat ditindaklanjuti dan ditingkatkan. Presiden RI juga mengucapkan terima kasih atas bantuan Pemerintah India pada bencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Pulau Nias. Bantuan tersebut telah meringankan beban masyarakat di wilayah yang terkena bencana. Mengenai kemitraan strategis India-Cina, Indonesia mengharapkan hal tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kawasan. Sementara itu PM India menyampaikan bahwa dalam KAA 1955, India merupakan salah satu Founding Fathers serta menyatakan kepuasannya atas hubungan kedua negara yang semakin  erat dan dinamis. Pada kesempatan tersebut PM India mengundang Presiden RI untuk berkunjung ke India yang disambut baik oleh Presiden Yudhoyono.

Pada tanggal 21-24 November 2005, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono telah mengadakan kunjungan kenegaraan ke India atas undangan PM Manmohan Singh. Dalam kunjungan tersebut, kedua kepala Negara telah menandatangani Pernyataan Bersama yang dikenal dengan nama Joint Declaration between the Republic of Indonesia and The Republic of India. Pernyataan bersama tersebut memuat kesepakatan kedua negara untuk membangun New Strategic Partnership yang didasarkan pada kesamaan nilai-nilai, komitmen terhadap pluralisme demokrasi, supremasi hukum dan multilateralisme dalam hubungan internasional yang diharapkan dapat memperkuat dimensi hubungan bilaterial di sektor ekonomi, sosial dan politik sehingga dapat melayani kepentingan rakyat kedua negara khususnya serta membantu meningkatkan  kerjasama keamanan dan stabilitas regional. Selain pernyataan Bersama tersebut, telah ditandatangani juga 3 (tiga) buah MoU antara Pemerintah RI dengan  Pemerintah India yaitu : MoU between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Ministry of Agriculture of the Republic of India on Marine and Fisheries Cooperation; MoU between the Departement of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of External Affairs of the Republic of India on Training Cooperation; dan Joint Study Group dalam kerangka Comprehensive Economic cooperation Agreement (CECA) between the Government of the Republic of Indonesia  and the Government of the Republic of India.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla telah mengadakan kunjungan ke New Delhi, India pada tanggal 28-31 Januari 2007. Selain Wapres menghadiri Konferensi “Peace, nonviolence and Empowerment; Gandhian Philosophy in the 21st Century” atas undangan Presiden Partai Kongres India Mrs, Sonia Gandhi, Wapres juga melaksanakan Courtesy Call kepada PM India Manmohan Singh dan Wapres India Byron Singh Sekhawat. Dalam kesempatan itu dibicarakan banyaknya bidang kerjasama yang perlu ditingkatkan dalam kerangka New Strategic Partnership seperti kerjasama anti terorisme, energi, kelistrikan, penanganan benaca alam, kualitas pemerintahan, pertambangan, dan transportasi. Di samping itu, Wapres juga melakukan pertemuan dengan  Conferederation of Indian Industry (CII) dan Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) serta beberapa pengusaha besar India seperti Mittal Group, Tata Group, Essar Group, VideoCon, Reliance dan Bank of India.

Hambatan-hambatan yang masih dirasakan oleh  pengusaha Indonesia  adalah ;

  1. Masih banyak barang-barang Indonesia yang masuk ke India terkena kebijakan anti dumping duties, sebagai upaya pemerintah India melindungi industri dalam negeri dari masuknya produk sejenis dari negara lain (termasuk Indonesia). Sementara itu sejak tahun 1978 sampai Desember 2003 ada 3 (tiga) komoditi ekspor Indonesia yang telah terkena tindakan safeguard, yaitu carbon black, phenil dan vegetable oil.
  2. Masih kurang serius dan keengganan eksportir Indonesia, mengingat masih tingginya tarif bea masuk yang harus ditanggung oleh beberapa komoditi ekspor utama Indonesia terutama produk pertanian dan produk kendaraan bermotor.
  3. Tingginya biaya transportasi karena tidak adanya jalur transportasi langsung antar kedua negara.
  4. Dukungan Sektor keuangan/perbankan yang kurang memadai.
  5. Tingkat penyelundupan ke India yang masih sangat tinggi.
  6. Pembentukan blok kerjasama regional di kedua negara (SAARC dan AFTA) yang membuat prioritas perdagangan dikosentrasikan kepada negara-negara anggotanya.
  7. Masih terdapatnya keengganan di kalangan pengusaha Indonesia untuk mengadakan kontak/investasi dengan  pengusaha India antara lain karena pengalaman buruk melakukan  hubungan  bisnis dengan India. Disamping itu, terdapat citra yang kurang baik mengenai pengusaha India di kalangan birokrasi, akademisi dan dunia bisnis.

Di bidang batubara, HC Gupta, Sekretaris (batubara) India, menyebutkan bahwa Pemerintah India telah mendaftar 4 negara yang akan dipertimbangkan untuk melakukan investasi dengan mempunyai konsesi pertambangan batubara. Keempat negara tersebut ialah Mozambique, Zimbabwe, Indonesia, dan Bangladesh. India memerlukan impor sebanyak 35 juta ton batubara hingga akhir tahun fiskal 31 Maret 2007.

Menteri kebudayaan dan Pariwisata RI telah mengadakan kunjungan kerja ke India pada tanggal 24 – 28 Juli 2005 dalam rangka meningkatkan kerjasama di bidang pariwisata dan kebudayaan, khususnya di bidang industri perfilman antara kedua negara. Kunjungan tersebut merupakan implementasi kerjasama pariwisata dan perfilman yang dicapai dalam Pertemuan Pertama Expert Working Group antara Indonesia dan India di New Delhi pada tanggal 24 Februari – 1 Maret 2005. Dalam kesempatan kunjungan di India, Menbudpar telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pariwisata India dan Menteri Informasi Broadcasting India.

Dibidang pertahanan Republik Indonesia dan Republik India telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang kerjasama dibidang pertahanan dan kedua Negara telah meratifikasi perjanjian tersebut.

Hubungan kerjasama pertahanan kedua Negara selama ini berjalan cukup baik, menurut catatan 2 kapal perang dan sebuah kapal Logistik Angkatan Laut Republik India telah datang pada saat peringatan Hari TNI pada tanggal 5 Oktober 2000. para awak kapal ke tiga kapal perang tersebut telah bertemu dengan mitranya dari TNI AL serta melakukan latihan bersama dilautan India. Sedangkan dalam acara International Fleet Review di Mumbai, India, pada bulan Februari 2001, Indonesia telah mengirim beberapa pejabat/perwira Militer sebagai pengamat.

*****

 

Search Website

Login Form